indonetra.com – Informasi mengenai pajak transfer bank mulai 9 November 2026 ramai diperbincangkan setelah muncul pernyataan tentang keterlibatan perbankan dan perusahaan teknologi finansial dalam pemungutan pajak digital.
Kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena sebagian orang menganggap setiap pengiriman uang antarbank, termasuk transfer kepada keluarga, akan dikenai potongan pajak tambahan.
Namun, kebijakan yang dimaksud sebenarnya berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), bukan pemberlakuan pajak baru untuk seluruh aktivitas transfer uang masyarakat.
Benarkah Pajak Transfer Bank Berlaku 9 November?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri di Indonesia.
Sistem tersebut bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku.
Melalui siaran pers pada 1 Oktober 2026, DJP menyampaikan bahwa penerapan SPP-TDLN telah dimulai sejak 25 September 2026.
Artinya, terdapat perbedaan antara tanggal penerapan sistem yang diumumkan pemerintah dengan informasi 9 November yang ramai dikaitkan dengan kebijakan pajak digital.
Hingga 7 November 2026, belum terdapat dasar dalam ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa setiap transfer antarbank otomatis dikenai pajak tambahan mulai 9 November.
Transaksi Apa yang Sebenarnya Dikenai Pajak Digital?
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026, objek pemungutan SPP-TDLN adalah pemanfaatan barang digital dan jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Contohnya mencakup pembelian produk digital, penggunaan perangkat lunak, serta berlangganan layanan digital dari penyedia luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.
PPN dipungut apabila transaksi tersebut memenuhi persyaratan dan belum dipungut melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).
Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan transaksi digital lintas negara tetap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terjadi pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama.
Besaran PPN mengikuti ketentuan tarif yang berlaku, bukan tarif khusus yang ditambahkan hanya karena seseorang menggunakan layanan transfer bank.
Mengapa Bank Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak?
Keterlibatan bank menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan sistem tersebut karena transaksi digital membutuhkan informasi dari penyelenggara layanan pembayaran.
PMK Nomor 49 Tahun 2026 mengatur penggunaan data transaksi untuk membantu mengidentifikasi aktivitas digital luar negeri yang memenuhi kriteria pengenaan PPN.
Dalam mekanisme ini, bank atau lembaga selain bank yang disebut penerbit dapat dilibatkan sebagai pihak lain untuk membantu pemungutan pajak.
Dalam artikel penjelasan yang diterbitkan pada 2 November 2026, DJP menyebut enam penerbit yang dilibatkan pada tahap awal, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan LinkAja.
Keterlibatan lembaga tersebut tidak berarti seluruh uang yang masuk atau keluar dari rekening nasabah menjadi objek pajak.
Data transfer dana dan pengiriman uang juga dapat digunakan untuk pemetaan serta analisis transaksi digital luar negeri, sehingga tidak tepat jika fungsi tersebut langsung diartikan sebagai pengenaan pajak atas semua transfer domestik.
Bagaimana dengan QRIS dan Dompet Digital?
Penggunaan QRIS dan dompet digital juga perlu dibedakan antara nilai transaksi dan biaya jasa yang diterima penyelenggara pembayaran.
Melalui PMK Nomor 69/PMK.03/2022, pemerintah telah mengatur perlakuan PPN atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial, termasuk layanan uang elektronik dan transfer dana.
Dasar pengenaan PPN pada jasa tertentu berkaitan dengan imbalan penyelenggara, seperti biaya administrasi, komisi, atau merchant discount rate (MDR), bukan otomatis seluruh nominal pembayaran konsumen.
Karena itu, membayar belanja menggunakan QRIS atau mengisi saldo dompet digital tidak serta-merta berarti seluruh nilai uang yang digunakan dikenai PPN tambahan.
Adapun barang atau jasa yang dibeli tetap mengikuti ketentuan perpajakan sesuai jenis transaksi dan pihak yang melakukan penyerahan.
Apakah Masyarakat Perlu Khawatir?
Masyarakat tidak perlu langsung menganggap transfer uang kepada keluarga, teman, atau rekening pribadi akan dipotong pajak digital baru.
Hal terpenting adalah memahami perbedaan antara pajak atas transaksi barang dan jasa digital luar negeri dengan pajak atas jasa pembayaran yang diberikan penyelenggara keuangan.
Jika terdapat pemungutan PPN dalam transaksi digital yang memenuhi ketentuan, konsumen dapat memeriksa rincian pembayaran atau bukti pemungutan yang diterbitkan penyelenggara.
Dengan demikian, informasi mengenai pajak transfer bank mulai 9 November 2026 perlu dipahami secara tepat karena kebijakan SPP-TDLN menyasar transaksi digital luar negeri tertentu, bukan seluruh aktivitas pengiriman uang masyarakat.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
