indonetra.com – Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.326,93 triliun per 30 September 2026, dengan sebagian besar kewajiban berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya berbentuk pinjaman.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan Rp33,24 triliun dibandingkan posisi akhir Juni 2026 yang tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan juga memperlihatkan perubahan komposisi pembiayaan pemerintah selama kuartal III 2026.
Di tengah kenaikan nominal utang, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru mengalami penurunan dari 41,26 persen menjadi 40,30 persen.
Komposisi Utang Pemerintah Didominasi SBN
Surat Berharga Negara masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
Hingga akhir September 2026, nilai SBN mencapai Rp8.962,40 triliun atau sekitar 86,79 persen dari keseluruhan utang pemerintah.
Instrumen ini mencakup Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan untuk memperoleh dana dari investor.
Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.364,53 triliun atau sekitar 13,21 persen dari total kewajiban pemerintah.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pasar surat berharga memiliki peran besar dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pinjaman Naik, Sementara Nilai SBN Menurun
Perubahan komposisi utang selama Juli hingga September 2026 memperlihatkan pergerakan berbeda antara instrumen SBN dan pinjaman.
Posisi SBN turun Rp4,39 triliun dari Rp8.966,79 triliun pada Juni menjadi Rp8.962,40 triliun pada September 2026.
Sebaliknya, pinjaman pemerintah meningkat Rp37,63 triliun dari Rp1.326,90 triliun menjadi Rp1.364,53 triliun dalam periode yang sama.
Perbedaan pergerakan kedua instrumen tersebut menjelaskan mengapa total utang tetap meningkat meskipun nilai SBN mengalami penurunan.
Namun, kenaikan posisi pinjaman tidak bisa langsung dikaitkan dengan proyek atau program tertentu karena data ringkasan belum merinci seluruh sumber dan tujuan penggunaannya.
Mengapa Rasio Utang terhadap PDB Justru Turun?
Penurunan rasio utang menjadi salah satu perkembangan penting dalam laporan posisi utang pemerintah September 2026.
Rasio tersebut turun 0,96 poin persentase dibandingkan posisi Juni 2026, meskipun nilai nominal utang bertambah.
Perubahan ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai PDB nominal Indonesia.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.741 triliun.
Rasio utang terhadap PDB membandingkan jumlah kewajiban pemerintah dengan ukuran perekonomian nasional, sehingga peningkatan PDB dapat menurunkan rasio meskipun nominal utang bertambah.
Meski begitu, rasio tersebut bukan satu-satunya indikator untuk menilai kemampuan pemerintah mengelola kewajiban keuangannya.
Biaya Bunga dan Kemampuan Membayar Tetap Perlu Diperhatikan
Besarnya utang pemerintah juga perlu dilihat dari kemampuan negara memenuhi pembayaran pokok dan bunga sesuai jadwal.
Faktor lain yang perlu diperhatikan mencakup penerimaan negara, kebutuhan pembiayaan APBN, struktur jatuh tempo, serta kondisi pasar keuangan.
Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan negara.
Dengan posisi mencapai Rp10.326,93 triliun, perkembangan utang pemerintah menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana pemerintah mengatur pembiayaan sekaligus menjaga kemampuan fiskal dalam jangka panjang.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
