Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
NasionalZona Berita

Rencana Demo 10 November, Ini Lokasi dan Tuntutannya

27
×

Rencana Demo 10 November, Ini Lokasi dan Tuntutannya

Sebarkan artikel ini
Demo Hari Pahlawan 10 November 2026 di Jakarta diikuti mahasiswa dan aktivis. Simak lokasi aksi, tuntutan, serta imbauan pemerintah.
Demo Hari Pahlawan 10 November 2026 di Jakarta diikuti mahasiswa dan aktivis. Simak lokasi aksi, tuntutan, serta imbauan pemerintah.

indonetra.com – Rencana demo Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2026, dipastikan melibatkan sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis di Jakarta dengan membawa berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyebut aksi tersebut tidak diperkirakan berlangsung dalam skala besar.

Pemerintah, menurut Dudung, telah melakukan antisipasi dan komunikasi untuk menjaga situasi tetap kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung.

“Oh yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya,” kata Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia juga berharap aparat keamanan dan peserta demonstrasi mengedepankan pendekatan persuasif agar kegiatan berjalan tertib tanpa tindakan anarkis.

Momentum Hari Pahlawan, lanjut Dudung, seharusnya menjadi pengingat bagi generasi muda untuk ikut memperjuangkan kemajuan bangsa.

BEM PTMA Gelar Aksi #PulihkanIndonesia di Tugu Tani

Salah satu kelompok yang telah mengumumkan rencana untuk demonstrasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia.

Baca Juga :  Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026

Melalui akun Instagram resminya, organisasi tersebut mengumumkan aksi bertajuk #PulihkanIndonesia yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.00 WIB.

Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 orang yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat.

BEM PTMA membawa lima tuntutan utama yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, pemberantasan korupsi, pemenuhan hak dasar masyarakat, serta penegakan hukum yang adil.

Dalam tuntutan lingkungan, mahasiswa mendesak pemulihan krisis ekologis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan warga terdampak, serta pemulihan ekosistem hutan.

Mereka juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu agar kepentingan masyarakat mendapatkan perlindungan.

Koordinator Presidensi Nasional BEM PTMA, Asrul Haruna, membantah gerakan tersebut ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

Ia menegaskan aksi mahasiswa merupakan bentuk kritik konstruktif dan tidak membawa agenda makar maupun tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga :  Sidang Etik Ahrie Sonta Berujung Sanksi PTDH

Aktivis 98 dan Imbauan Lalu Lintas di Jakarta

Selain mahasiswa, kelompok aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu juga menyuarakan tuntutan melalui Maklumat Matraman.

Maklumat tersebut dibacakan Edysa Girsang dalam Forum Diskusi 98 Menggugat sebagai bentuk desakan agar pemerintah menjalankan agenda Reformasi 1998.

Kelompok tersebut menyatakan akan mendorong percepatan pemilu atau meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Sementara itu, informasi mengenai rencana Front Mahasiswa Nasional (FMN) bergerak dari Monas menuju Gedung DPR/MPR masih perlu dikonfirmasi melalui pengumuman resmi organisasi tersebut.

Untuk mengantisipasi kepadatan, Polda Metro Jaya melalui informasi TMC telah mengimbau masyarakat menghindari kawasan Gedung DPR/MPR pada 10 November.

Rekayasa lalu lintas diperkirakan diterapkan secara situasional di sekitar Jalan Gatot Subroto dan sejumlah ruas jalan menuju kawasan Senayan.

Baca Juga :  Ingat, NIK Terlibat Judol dicoret Dari Penerima Bansos

Masyarakat yang beraktivitas di Jakarta disarankan memantau informasi TMC Polda Metro Jaya dan mempertimbangkan jalur alternatif sebelum melakukan perjalanan.

Pelaksanaan demonstrasi sendiri dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal 10 mengatur kewajiban pemberitahuan tertulis kepada kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan tersebut juga menjadi dasar koordinasi antara penyelenggara aksi dan kepolisian untuk mempersiapkan pengamanan serta menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung.

(YS/idn)


yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.