indonetra.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah kabar Jakarta berstatus Siaga 1 setelah rencana pengerahan 20.980 personel TNI Angkatan Laut memicu pertanyaan publik.
Pramono mengatakan belum menerima koordinasi atau pemberitahuan resmi mengenai penetapan status tersebut ketika ditemui di Balai Kota, Kamis (5/11/2026).
“Kalau ada Siaga 1 pasti saya dikoordinasikan,” kata Pramono, menegaskan bahwa dirinya akan menerima pemberitahuan apabila status keamanan Ibu Kota benar-benar dinaikkan.
Ia juga menyebut rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta berlangsung normal dan tidak menunjukkan keadaan darurat.
“Sampai hari ini enggak ada, kita juga rapat baik-baik saja. Jadi saya tidak mendengar itu,” ujarnya.
Isu tersebut beredar setelah informasi pengerahan personel TNI AL muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap situasi keamanan Ibu Kota.
Rencana itu merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026, dengan total 20.980 personel dalam empat tahap.
Rinciannya, 2.100 personel berasal dari satuan yang telah berada di Jakarta, sedangkan 5.740 personel didatangkan dari luar daerah.
Sebanyak 13.140 personel lainnya disiagakan di markas masing-masing dan menunggu perintah untuk bergerak sesuai kebutuhan.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan pengerahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara dan kesiapsiagaan menghadapi perkembangan situasi.
Dalam keterangannya yang diberitakan Poskota, Nas juga menyebut tingkat kesiagaan yang berlaku adalah Siaga 3, bukan Siaga 1.
Ia menjelaskan Siaga 3 merupakan tingkat dasar, sedangkan Siaga 1 menjadi tingkat tertinggi untuk kondisi darurat atau eskalasi krisis tertentu.
Pramono sebelumnya menyatakan Pemprov DKI mendukung penguatan pengamanan karena pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Rapat Forkopimda Bahas Pengamanan dan Antisipasi Banjir
Rapat Forkopimda yang dipimpin Pramono pada Kamis (5/11/2026) juga membahas kesiapan menghadapi musim hujan dan potensi cuaca ekstrem.
Berdasarkan keterangan resmi Pemprov DKI, pembahasan mencakup kesiapan infrastruktur pengendali banjir serta pembagian tugas antarlembaga.
Pramono menyebut pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal.
Pemprov DKI menyiapkan percepatan normalisasi sejumlah sungai hingga Desember 2026 untuk mengurangi risiko banjir.
Sungai yang menjadi perhatian antara lain Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama, berdasarkan keterangan pemerintah daerah.
Pemprov turut memberi perhatian pada Jakarta Barat yang diperkirakan berpotensi mengalami curah hujan tinggi, termasuk pembenahan Kali Angke dan Cengkareng Drain.
Bahas Puncak Hujan Diprakirakan Terjadi Februari 2027
Prakiraan BMKG yang disampaikan dalam rapat menyebut curah hujan tertinggi di Jakarta berpotensi terjadi pada Februari 2027.
Pemerintah daerah mengantisipasi hujan berintensitas tinggi yang dapat turun dalam durasi lebih singkat dan meningkatkan risiko genangan.
Pemprov meminta koordinasi BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Sumber Daya Air diperkuat untuk pemantauan cuaca dan respons darurat.
Dukungan TNI dan Polri juga dibahas dalam konteks pengerahan personel serta sumber daya ketika bencana terjadi.
Agenda lain yang dibahas adalah persiapan menyambut lima abad Jakarta dan upaya menjadikan kota lebih hijau serta sejuk.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
