indonetra.com – Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret sejumlah nama petinggi Polri dan memicu perhatian publik pada Selasa (3/11/2026).
Kabar yang beredar di media sosial tersebut juga mengaitkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan dugaan pemeriksaan internal kepolisian.
Informasi itu menyebut beberapa perwira tinggi Polri turut diamankan, termasuk Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Namun, hingga perkembangan informasi yang diberitakan sejumlah media pada Selasa sore, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan keterlibatan nama-nama tersebut dalam dugaan penyadapan.
Mabes Polri Siapkan Keterangan Resmi soal Isu Penyadapan
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kepolisian akan memberikan penjelasan mengenai dinamika yang sedang berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Isir ketika mendampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam kunjungan ke Kantor Konferensi Waligereja Indonesia di Jakarta.
“Nanti berkaitan sama konteks, berkaitan sama dinamika yang nanti mungkin rekan-rekan akan bertanya, dalam sore menjelang malam nanti, nanti kami dari Divhumas akan melaksanakan rilis,” kata Isir, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada Selasa (3/11/2026).
Meski menjanjikan penjelasan, Isir belum secara terbuka membenarkan kabar penangkapan maupun pemeriksaan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Dalam kesempatan berbeda, Isir juga mengatakan informasi yang ditanyakan wartawan masih perlu diperiksa oleh pihak kepolisian.
“Jadi sedang kami cek saat ini,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip sejumlah media.
Situasi tersebut membuat informasi mengenai identitas personel yang diperiksa, status hukum mereka, serta dugaan tindak pidana yang ditangani masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Publik juga belum memperoleh keterangan resmi yang memastikan apakah dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa.
Yusril Belum Mendapat Konfirmasi Dugaan Penyadapan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut merespons kabar yang berkembang mengenai sejumlah jenderal Polri tersebut.
Yusril mengaku belum memperoleh informasi yang dapat memastikan kebenaran isu pengamanan maupun dugaan penyadapan di lingkungan kepolisian.
“Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu,” kata Yusril, sebagaimana dikutip iNews.id pada Selasa (3/11/2026).
Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan dari pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerangkan persoalan tersebut.
Yusril juga menyatakan belum mengetahui secara langsung perkembangan yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan percakapan Presiden Prabowo.
Perkembangan ini menunjukkan pentingnya klarifikasi resmi sebelum informasi yang beredar di media sosial dianggap sebagai fakta hukum.
Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan merupakan status hukum berbeda yang harus dibuktikan melalui keterangan serta dokumen resmi aparat penegak hukum.
Karena itu, identitas pihak yang terlibat, konstruksi perkara, dugaan sasaran penyadapan, dan kemungkinan pelanggaran hukum masih menunggu penjelasan dari Polri.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
