indonetra.com – Pemerintah menyiapkan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengarahkan bantuan kepada masyarakat penerima melalui rekening bank.
Skema tersebut menyasar sekitar 50 juta warga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem perlindungan sosial.
Menurutnya, pemerintah ingin bantuan diberikan secara lebih langsung kepada masyarakat dan tidak lagi bergantung pada pola subsidi berbasis produk.
Luhut menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan kelompok masyarakat termiskin yang menjadi sasaran akan mendapatkan bantuan melalui rekening mereka.
Rencana ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas penggunaan rekening perbankan dalam penyaluran bantuan.
Pemerintah juga telah menyampaikan rencana pembukaan rekening secara massal sebagai bagian dari penguatan inklusi keuangan dan penyaluran bantuan pemerintah.
Data Penerima Bansos Akan Dimutakhirkan
Salah satu bagian penting dalam perubahan mekanisme tersebut adalah pembenahan data penerima.
Kelompok desil digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga pemutakhiran data diperlukan agar bantuan diarahkan kepada kelompok yang memenuhi kriteria.
Dalam sistem yang sedang disiapkan, pemerintah berupaya mengurangi persoalan seperti data penerima yang tidak sesuai, data ganda, maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang belum tercermin dalam data.
Luhut sebelumnya menjelaskan bahwa sistem perlindungan sosial digital dikembangkan untuk mengurangi kesalahan dalam pendataan dan penyaluran bansos.
Pemerintah menargetkan sistem tersebut mulai diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026 setelah melalui proses pembenahan dan pengujian.
Dengan pemutakhiran data, kondisi sosial ekonomi penerima dapat menjadi bagian dari proses penentuan kelayakan.
Hal ini juga penting karena status kesejahteraan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Penyaluran Lewat Rekening Disiapkan Bertahap
Perubahan menuju penyaluran bansos melalui rekening tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah masih menyiapkan infrastruktur, pendataan, serta mekanisme perbankan yang diperlukan sebelum bantuan dapat disalurkan melalui sistem tersebut.
Berdasarkan keterangan Luhut, setelah pendataan selesai, sistem perlindungan sosial digital akan diintegrasikan dengan rekening penerima bantuan.
Uji coba penyaluran bansos secara digital melalui rekening ditargetkan mulai berjalan pada kuartal I 2027.
Pemerintah juga telah menyiapkan rencana pembukaan rekening secara massal.
BRI dan BSI telah berkoordinasi untuk merealisasikan pembukaan rekening tersebut, dengan BRI melayani wilayah Indonesia secara umum dan BSI untuk Aceh.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa mulai Oktober 2026 pemerintah berencana membuka rekening baru bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas sebagai sarana penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
Artinya, terdapat dua tahapan yang perlu dibedakan, yakni pembangunan dan penerapan sistem digital perlindungan sosial serta pelaksanaan penyaluran bantuan melalui rekening.
Keduanya membutuhkan kesiapan data dan infrastruktur sebelum diterapkan secara luas.
Efisiensi dan Pengawasan Penyaluran Bansos
Menurut Luhut, digitalisasi juga berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
Ia menyebut pemerintah menghitung potensi penghematan dari proses digitalisasi dalam skala besar.
Namun, angka penghematan tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan pemerintah dan bukan berarti seluruh nilai tersebut secara otomatis menjadi anggaran bansos.
Dengan mekanisme transfer langsung, pemerintah menargetkan proses penyaluran dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi.
Sistem berbasis data juga diharapkan mempermudah proses pemeriksaan terhadap penerima serta pengawasan penggunaan anggaran.
Di sisi lain, penerapan skema baru tetap membutuhkan penyelesaian persoalan data dan kesiapan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Karena itu, pemerintah masih menjalankan proses pembenahan sebelum penyaluran digital diterapkan secara penuh.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa perubahan mekanisme bansos berlangsung secara bertahap.
Pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial digital mulai diterapkan secara nasional pada Oktober 2026, sedangkan uji coba penyaluran bansos melalui rekening ditargetkan pada kuartal I 2027.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
