indonetra.com – BSU Rp900 ribu 2026 menjadi bantuan yang dinantikan pekerja karena pemerintah menetapkan pembayaran sekaligus untuk tiga bulan, dengan penyaluran melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Besaran bantuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026.
Aturan ini menjadi dasar terbaru pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU), termasuk ketentuan penerima dan besaran dana yang diberikan pemerintah.
Berapa Besaran BSU Rp900 Ribu 2026?
Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Pemerintah membayarkan seluruh bantuan secara sekaligus sehingga total dana yang diterima mencapai Rp900.000 per orang.
Skema pembayaran tersebut berbeda dari pembayaran bulanan karena penerima tidak perlu menunggu pencairan setiap bulan untuk mendapatkan keseluruhan bantuan.
Penyaluran direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Apakah BSU 2026 Wajib Menggunakan Aplikasi Pospay?
Penggunaan aplikasi Pospay belum dapat dipastikan sebagai persyaratan pencairan BSU 2026, meskipun PT Pos Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu lembaga penyalur.
Pada program sebelumnya, Pospay digunakan untuk membantu verifikasi penerima bantuan melalui NIK dan kode QR yang ditunjukkan kepada petugas Kantor Pos.
Mekanisme tersebut belum tentu diterapkan kembali karena pemerintah masih perlu menyampaikan petunjuk teknis pencairan untuk periode 2026.
Artinya, pekerja tidak perlu terburu-buru membuat kode QR atau menganggap aplikasi Pospay sudah menyediakan layanan pencairan BSU terbaru.
Penerima yang dialokasikan melalui Kantor Pos sebaiknya menunggu informasi resmi mengenai prosedur pengambilan dana.
Persyaratan Penerima BSU Tahun 2026
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja agar dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Beberapa ketentuan utama yang perlu diperhatikan meliputi:
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 per bulan atau menyesuaikan upah minimum daerah apabila nilainya lebih tinggi.
- Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
Penetapan penerima juga mengikuti ketentuan dan ketersediaan anggaran program yang ditetapkan pemerintah.
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri karena penentuan penerima dilakukan berdasarkan data dan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Cara Mengecek Status Penerima BSU 2026
Pekerja dapat memantau informasi penerimaan melalui kanal resmi pemerintah agar tidak keliru menggunakan informasi dari program tahun sebelumnya.
Salah satu saluran yang dapat dipantau adalah portal BSU Kemnaker, sedangkan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat diperiksa melalui aplikasi JMO.
Untuk pekerja yang mendapatkan penyaluran melalui Kantor Pos, informasi teknis dapat dipantau melalui pengumuman PT Pos Indonesia dan pembaruan aplikasi Pospay.
Hingga 6 November 2026, tanggal pencairan khusus melalui Kantor Pos dan aktivasi kode QR Pospay belum diumumkan secara pasti.
Pekerja juga perlu berhati-hati terhadap tautan palsu yang meminta NIK, foto KTP, maupun biaya administrasi dengan iming-iming mempercepat pencairan bantuan.
Memastikan informasi melalui kanal resmi Kemnaker dan PT Pos Indonesia menjadi langkah penting agar pekerja tidak kehilangan kesempatan menerima BSU akibat informasi yang keliru.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
