indonetra.com – Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan mendapatkan bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Salah satu patokan yang kini lebih mudah dipahami masyarakat adalah penghasilan maksimal sesuai upah minimum di daerah masing-masing. Untuk gambaran, batas UMP DKI Jakarta yang disebut pemerintah mencapai sekitar Rp5,7 juta per bulan.
Namun, penghasilan di bawah Rp5,7 juta bukan berarti seseorang otomatis mendapatkan bantuan renovasi rumah gratis.
Ada sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi, termasuk kondisi rumah, status tanah, tingkat kesejahteraan, serta riwayat penerimaan bantuan perumahan sebelumnya.
Apa Itu Program Bedah Rumah BSPS?
Program bedah rumah yang dimaksud merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni.
Pemerintah menargetkan perbaikan ratusan ribu rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia melalui program tersebut.
Pada 2026, target yang disampaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai sekitar 400.000 rumah.
BSPS bukan sekadar bantuan untuk mempercantik rumah.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelayakan dan kualitas hunian masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Benarkah Gaji di Bawah Rp5,7 Juta Bisa Dapat Bedah Rumah?
Angka Rp5,7 juta perlu dipahami dengan konteks yang tepat.
Pemerintah menggunakan batas penghasilan berdasarkan upah minimum daerah sebagai salah satu alternatif agar masyarakat lebih mudah memahami kriteria bantuan.
Angka sekitar Rp5,7 juta merupakan UMP DKI Jakarta yang disebut sebagai UMP tertinggi dalam penjelasan pemerintah.
Untuk masyarakat di daerah lain, patokannya tidak serta-merta harus Rp5,7 juta, melainkan dapat menggunakan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota yang berlaku sesuai ketentuan.
Selain menggunakan patokan penghasilan, calon penerima juga dapat masuk berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1 sampai 4.
Apa maksud desil 1 sampai 4?
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Data tersebut membagi keluarga ke dalam 10 kelompok. Semakin kecil nomor desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan relatif kelompok tersebut.
Dalam konteks bantuan BSPS, kelompok desil 1 sampai 4 menjadi salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan calon penerima.
Bagi masyarakat yang tidak memahami sistem desil, pemerintah juga mendorong penggunaan bahasa yang lebih sederhana, salah satunya melalui patokan penghasilan berdasarkan upah minimum.
Syarat Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah
Memiliki penghasilan di bawah batas yang ditentukan belum cukup untuk langsung memperoleh bantuan.
Calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan lain agar bantuan tepat sasaran.
Beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan antara lain:
- Memiliki atau menempati rumah yang merupakan satu-satunya rumah dan kondisinya tidak layak huni.
- Memiliki status kepemilikan atau penguasaan tanah yang jelas.
- Tanah yang ditempati tidak sedang dalam sengketa.
- Lokasi tanah sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang.
- Masuk dalam desil 1 sampai 4 DTSEN atau memenuhi batas penghasilan sesuai ketentuan upah minimum daerah.
- Belum pernah memperoleh bantuan bedah rumah atau program bantuan pembiayaan perumahan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan demikian, program ini tidak ditujukan kepada semua masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.
Kondisi rumah dan status tanah tetap menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Rumah Seperti Apa yang Bisa Mendapat Bantuan?
Salah satu poin penting dalam program BSPS adalah kondisi fisik hunian.
Bantuan ditujukan untuk rumah yang memang membutuhkan peningkatan kualitas agar lebih layak ditempati.
Contohnya, kondisi rumah dapat dinilai dari aspek struktur bangunan, lantai, dinding, atap, ventilasi, pencahayaan, hingga fasilitas dasar seperti sanitasi.
Tidak cukup hanya menunjukkan rumah yang rusak
Calon penerima tetap harus melalui proses verifikasi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa rumah yang diajukan memang memenuhi kriteria dan pemohon merupakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Karena itu, memiliki rumah dengan atap bocor atau dinding yang rusak tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bantuan.
Data administrasi dan kondisi rumah harus sesuai dengan hasil verifikasi.
Apakah KTP Harus Sesuai dengan Lokasi Rumah?
Persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian dalam pengajuan bantuan.
Dalam penjelasan pemerintah yang dikutip dari pemberitaan terbaru, kepemilikan KTP tidak harus selalu sama dengan lokasi tempat tinggal.
Yang menjadi perhatian adalah pemohon memiliki identitas yang sah dan data dirinya dapat diverifikasi.
Profil serta kondisi ekonomi pemohon tetap akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria penerima bantuan.
Karena aturan teknis dapat disesuaikan dengan pelaksanaan program di daerah, masyarakat sebaiknya tetap melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah atau instansi perumahan setempat sebelum mengajukan.
Bagaimana Cara Mengajukan Bantuan Bedah Rumah?
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria dapat menyampaikan usulan melalui lingkungan pemerintahan setempat.
Dalam penjelasan Kementerian PKP, pengajuan dapat dilaporkan kepada RT atau RW untuk kemudian diteruskan melalui jenjang pemerintahan daerah.
Secara umum, prosesnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengusulan calon penerima hingga pekerjaan fisik rumah.
- Pengusulan calon penerima bantuan.
- Verifikasi terhadap usulan dan calon penerima.
- Penyiapan masyarakat penerima bantuan.
- Identifikasi kebutuhan dan anggaran.
- Penetapan penerima bantuan.
- Proses pendanaan dan pencairan.
- Pengadaan atau pemesanan bahan bangunan.
- Pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Pelaporan hasil pelaksanaan.
Dalam praktiknya, proses tersebut tidak berarti pemohon cukup mendaftarkan diri lalu langsung menerima dana. Setiap usulan harus melewati tahapan verifikasi sebelum penerima ditetapkan.
Berapa Besaran Bantuan Bedah Rumah?
Besaran bantuan BSPS ditetapkan pemerintah sesuai kebijakan dan ketentuan program yang berlaku.
Dalam pelaksanaan BSPS 2026, besaran bantuan yang diberitakan adalah Rp20 juta per unit rumah, dengan alokasi Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Karena nilai bantuan dapat ditetapkan melalui kebijakan program dan ketentuan pelaksanaan, calon penerima sebaiknya tidak menggunakan informasi dari program atau tahun sebelumnya sebagai patokan mutlak.
Ke Mana Harus Mengajukan Bedah Rumah?
Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan rumahnya untuk mendapatkan bantuan, langkah awal yang relatif mudah adalah menyampaikan informasi kepada RT atau RW setempat.
Usulan tersebut kemudian dapat diteruskan ke kelurahan, kecamatan, hingga dinas yang menangani urusan perumahan di daerah.
Jalur pengusulan dapat berbeda berdasarkan mekanisme pemerintah daerah.
Karena itu, masyarakat sebaiknya menanyakan prosedur terbaru kepada pemerintah setempat dan tidak menggunakan jasa pihak yang menjanjikan kelulusan bantuan dengan imbalan tertentu.
Jangan Tertipu Tawaran Bedah Rumah Gratis
Program bantuan pemerintah sering menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat perlu berhati-hati apabila ada seseorang yang mengaku dapat menjamin seseorang lolos sebagai penerima bantuan dengan meminta sejumlah uang.
Proses penerimaan bantuan melibatkan pengusulan dan verifikasi.
Karena itu, masyarakat sebaiknya menggunakan jalur resmi melalui pemerintah daerah dan memastikan setiap informasi berasal dari instansi yang berwenang.
Hindari memberikan data pribadi atau dokumen penting kepada pihak yang tidak jelas identitas dan kewenangannya.
Jika terdapat permintaan pembayaran yang mencurigakan dengan alasan untuk menjamin bantuan, sebaiknya lakukan verifikasi terlebih dahulu kepada instansi pemerintah terkait.
Kesimpulan
Penghasilan di bawah Rp5,7 juta per bulan memang dapat menjadi salah satu patokan untuk memperoleh bantuan bedah rumah, tetapi angka tersebut tidak berarti semua orang otomatis mendapatkan BSPS.
Rp5,7 juta merupakan gambaran batas UMP DKI Jakarta yang digunakan sebagai alternatif agar kriteria penghasilan lebih mudah dipahami masyarakat.
Untuk daerah lain, patokan penghasilan dapat mengacu pada upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Selain penghasilan, calon penerima harus memenuhi persyaratan lain, seperti menempati rumah tidak layak huni, memiliki status tanah yang jelas dan tidak bersengketa, masuk kriteria kesejahteraan yang ditetapkan, serta belum pernah memperoleh bantuan perumahan pemerintah yang relevan.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria dapat memulai pengusulan melalui RT atau RW untuk diteruskan kepada pemerintah daerah.
Yang paling penting, jangan menganggap bantuan bedah rumah sebagai hak otomatis hanya karena penghasilan berada di bawah batas tertentu, karena setiap calon penerima tetap harus melewati proses verifikasi.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
