Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik dan HukumZona Berita

Yusril Serahkan Kasus Penyadapan Prabowo ke Polri

23
×

Yusril Serahkan Kasus Penyadapan Prabowo ke Polri

Sebarkan artikel ini
Yusril menyerahkan penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kepada Bareskrim Polri tanpa membentuk tim khusus.
Yusril menyerahkan penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kepada Bareskrim Polri tanpa membentuk tim khusus.

indonetra.com – Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya diserahkan pemerintah kepada Bareskrim Polri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk mengusut perkara tersebut.

Penegasan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca Juga :  Komisi III DPR Akan Rapat dengan Kapolri Bahas Penyadapan Ilegal

Menurut dia, kepolisian masih menjalankan penyelidikan dan penyidikan, termasuk mendalami kemungkinan keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar.

Yusril menyatakan pemerintah mempercayakan proses tersebut kepada penyidik profesional agar penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah tidak akan mengambil alih pekerjaan penyidik melalui pembentukan tim tersendiri.

“Sekarang pendalaman terus dilakukan, saksi terus diperiksa. Kita percaya Bareskrim menjalankan secara intensif dan secara profesional sesuai dengan amanat UU,” kata Yusril.

Keputusan tidak membentuk tim khusus menempatkan Bareskrim sebagai pihak yang bertanggung jawab mengembangkan perkara berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Baca Juga :  Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Prabowo

Pemerintah menyatakan proses hukum harus berjalan secara objektif serta tidak membedakan pihak yang diperiksa.

Yusril juga menyebut Presiden telah memberikan arahan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Arahan tersebut menjadi prinsip yang harus dijalankan aparat dalam menangani perkara dugaan penyadapan itu.

Kasus Penyadapan Prabowo Masih Didalami Penyidik

Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan rincian teknis mengenai temuan penyidik.

Yusril menegaskan informasi terkait perkembangan pemeriksaan, bukti, maupun materi penyidikan harus dijelaskan oleh pihak kepolisian yang menangani perkara.

Dalam keterangannya, Yusril menyebut penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dan menghimpun alat bukti.

Keterangan ahli juga diminta untuk membantu proses pendalaman karena pendapat ahli termasuk salah satu alat bukti dalam perkara pidana.

Baca Juga :  Bareskrim Sita 11 HP dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Pendalaman terhadap dugaan makar masih menjadi bagian dari proses yang berjalan.

Namun, penyebutan dugaan tindak pidana tersebut tidak berarti unsur makar telah terbukti, sebab penyidik masih mengumpulkan bahan untuk menentukan perkembangan hukum perkara.

Yusril mengatakan hingga konferensi pers tersebut belum ada penambahan tersangka.

Pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti tetap berlangsung untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta kemungkinan tindak pidana yang berkaitan.

Proses penyidikan yang belum selesai membuat pemerintah belum dapat menyampaikan kesimpulan mengenai keseluruhan perkara.

Penentuan langkah hukum berikutnya berada pada kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.

Yusril Minta Perkembangan Perkara Ditanyakan ke Bareskrim

Yusril mengingatkan bahwa dirinya tidak dapat menjelaskan materi penyidikan secara terperinci.

Ia meminta pertanyaan mengenai temuan dan perkembangan teknis perkara disampaikan langsung kepada penyidik Bareskrim Polri.

Sikap tersebut sekaligus menegaskan batas peran pemerintah dalam perkara ini.

Pemerintah menyampaikan arahan dan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum, sedangkan pengungkapan fakta serta penentuan tindak lanjut diserahkan kepada kepolisian.

Baca Juga :  Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Bagi publik, perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan pendalaman keterangan ahli.

Bareskrim menjadi sumber utama untuk menjelaskan hasil penyidikan ketika informasi tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat.

Yusril menegaskan pemerintah tetap mempercayakan penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kepada kepolisian.

Pemerintah tidak menyiapkan mekanisme penyidikan terpisah dan meminta proses berjalan sesuai hukum.

(YS/idn)


yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.