indonetra.com – Kekosongan kursi RI-2 setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka memicu langkah cepat parlemen dalam menyiapkan tim verifikasi cawapres pengganti.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak segera agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak berlarut-larut dan mengganggu jalannya roda pemerintahan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa rapat gabungan pimpinan parlemen membentuk tim khusus untuk meneliti kelengkapan administrasi para kandidat.
Tugas dan Komposisi Tim Verifikasi Cawapres Pengganti
Komposisi tim pemeriksa berkas ini ditetapkan sebanyak 5 persen dari total keseluruhan anggota MPR RI atau berjumlah sekitar 36 orang legislator.
Seluruh anggota tim tersebut akan bekerja memeriksa keabsahan dokumen serta pemenuhan syarat konstitusional dari nama-nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Bersamaan dengan pembentukan tim verifikasi, rapat gabungan parlemen juga membentuk panitia kerja bersifat ad hoc guna menyusun rancangan ketetapan pengangkatan.
Panitia khusus tersebut bertugas merumuskan draf Ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih sebelum disahkan secara resmi dalam forum sidang paripurna.
Langkah paralel antara pemeriksaan dokumen dan penyusunan draf ketetapan dipilih agar transisi kepemimpinan di tingkat eksekutif berjalan efektif tanpa hambatan prosedural.
Tenggat Waktu Konstitusional Pengisian Kursi Wakil Presiden
Berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku di Indonesia, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif sejak surat pengunduran diri diterima.
Surat pengunduran diri Gibran sebelumnya telah diserahkan langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang.
Dalam rangkaian mekanisme pengisian jabatan lowong ini, Presiden Prabowo Subianto memegang wewenang untuk mengajukan dua nama kandidat kepada pimpinan parlemen.
Presiden diberikan waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk menyodorkan dua nama calon pendampingnya.
| Tahapan Proses | Pihak Berwenang | Batas Waktu / Ketentuan |
|---|---|---|
| Pengajuan 2 Nama Kandidat | Presiden RI | Maksimal 14 hari setelah surat MPR diterima |
| Pemeriksaan Syarat Berkas | Tim Verifikasi MPR | Beranggotakan 5% anggota MPR (sekitar 36 orang) |
| Penyusunan Draf Pengangkatan | Tim Ad Hoc MPR | Menyiapkan Ketetapan MPR untuk sidang paripurna |
| Penetapan Wapres Definitif | Sidang Paripurna MPR | Maksimal 60 hari sejak surat mundur diterima |
Meskipun payung hukum memberikan tenggat waktu hingga dua bulan penuh, pimpinan MPR menargetkan seluruh rangkaian pemilihan tuntas jauh lebih cepat dari batas maksimal.
Percepatan agenda sidang paripurna dinilai krusial untuk menjaga stabilitas politik serta memastikan fungsi koordinasi tugas-tugas kenegaraan kembali berjalan optimal.
Publik kini menanti dua nama kandidat resmi yang akan diajukan oleh Presiden Prabowo sebelum masuk ke tahap uji kelengkapan administrasi oleh tim verifikasi parlemen.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
