indonetra.com – Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan terkait polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan akan memprosesnya, termasuk usulan hak menyatakan pendapat.
Puan menyampaikan hal itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Puan Janji Proses Usulan Hak Menyatakan Pendapat
“Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan.
Ia menegaskan bahwa seluruh langkah akan mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.
“Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Puan.
Puan mengungkapkan bahwa pimpinan DPR sudah menerima sejumlah aspirasi mengenai usulan pemakzulan Gibran selama masa reses.
Dengan dibukanya kembali masa sidang, pimpinan akan lebih dulu mendengarkan masukan dari fraksi dan komisi terkait polemik tersebut.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, tetapi dalam pertimbangannya tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri.
Syarat dan Tahapan Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Hak menyatakan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Hak ini dapat digunakan DPR jika terdapat pejabat negara yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Berdasarkan Pasal 210 ayat (1), usulan harus diajukan paling sedikit 25 anggota DPR beserta dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan.
Pimpinan DPR mengumumkan usulan dalam rapat paripurna, lalu Badan Musyawarah menjadwalkan rapat untuk penjelasan pengusul.
Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPR jika disetujui rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota.
Keputusan itu juga harus disetujui paling sedikit dua pertiga anggota DPR yang hadir.
Selama belum disetujui paripurna, pengusul masih dapat mengubah atau menarik usulnya.
Usul gugur apabila jumlah penanda tangan tidak terpenuhi hingga dua kali masa persidangan.
Jika usul diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi.
Panitia khusus melaporkan hasil kerjanya kepada rapat paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk.
Apabila paripurna menerima laporan tersebut, keputusan DPR disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
Pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Hingga kini, pimpinan DPR belum menetapkan langkah lanjutan dan masih menunggu masukan dari fraksi serta komisi.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
