indonetra.com – Status pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi perhatian setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui keberadaan surat resmi pengunduran diri tersebut.
Pernyataan Muzani muncul di tengah kabar bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan meningkatnya tekanan politik melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Ketika ditemui seusai menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Muzani menegaskan belum memperoleh informasi mengenai surat tersebut.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani kepada wartawan.
Ketua MPR itu juga menyatakan belum dapat mengambil keputusan terkait kabar pengunduran diri Gibran karena belum mengetahui maupun melihat dokumen yang dimaksud.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa informasi yang beredar belum diterima secara resmi oleh pimpinan MPR sebagai dasar untuk mengambil langkah kelembagaan.
Budi Arie Benarkan Gibran Mengundurkan Diri
Berbeda dengan pernyataan Muzani, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai kebenaran informasi tersebut.
“Betul,” kata Budi Arie.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan adanya pembicaraan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika hukum yang berkembang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Perbedaan informasi mengenai niat pengunduran diri dan kepastian penyerahan surat menjadi hal penting dalam perkembangan persoalan tersebut.
Hingga pernyataan Muzani disampaikan, Ketua MPR mengaku belum melihat dokumen yang dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai status jabatan Gibran.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah polemik tersebut, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa jumlah dukungan tersebut berdasarkan dokumen yang telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Rinciannya terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, dan 18 anggota PKB.
Dukungan lainnya berasal dari 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan awal pengajuan HMP, yakni minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujar Saan.
Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) untuk diumumkan dan diproses sesuai mekanisme kelembagaan.
Materi HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
Pengajuan HMP tidak serta-merta memberhentikan seorang wakil presiden karena masih harus melalui tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses resmi di DPR serta kejelasan status pengunduran diri Gibran di hadapan lembaga negara terkait.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
