indonetra.com – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI mencuat setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan itu muncul ketika dinamika politik di DPR semakin berkembang menyusul pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota parlemen terkait kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.
Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat, yakni “Betul”.
Namun, pernyataan tersebut belum menjelaskan secara terperinci apakah pengunduran diri telah disampaikan secara resmi atau masih berupa niat yang sebelumnya dibicarakan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Istana Sebut Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Informasi mengenai rencana pengunduran diri Gibran sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas perkembangan situasi yang berkaitan dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Prabowo.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
Situasi tersebut berkaitan dengan perkembangan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, keterangan mengenai niat mengundurkan diri perlu dibedakan dari keputusan pengunduran diri yang telah resmi berlaku.
Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan terperinci mengenai penyelesaian administrasi maupun mekanisme konstitusional yang menandai berakhirnya jabatan Gibran.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah perkembangan tersebut, DPR RI juga bersiap menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran melalui agenda kelembagaan yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Jumlah pengusul tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah dan keterwakilan fraksi pengusul telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPR.
Usulan tersebut berkaitan dengan penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, terutama dalam persoalan dokumen pendidikan yang sedang menjadi perhatian.
Namun, masuknya usulan HMP dalam agenda DPR tidak serta-merta berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatannya.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden melibatkan proses di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh hasil pembahasan di DPR serta kejelasan status pengunduran diri Gibran setelah menyampaikan niatnya kepada Presiden Prabowo.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
