indonetra.com – Hak menyatakan pendapat DPR adalah hak lembaga legislatif yang dapat digunakan jika pejabat negara tidak melaksanakan kewajibannya.
Istilah ini kembali mengemuka setelah Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan memproses usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hak tersebut merupakan satu dari tiga hak DPR, bersama hak interpelasi dan hak angket.
Ketiganya berfungsi sebagai instrumen pengawasan DPR terhadap pemerintah.
Dasar Hukum dan Syarat Hak Menyatakan Pendapat DPR
Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Pasal 210 ayat (1) menyebut usulan harus diajukan paling sedikit 25 anggota DPR.
Usulan wajib disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan.
Dokumen itu juga dapat memuat hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
Dokumen dapat pula berisi materi dan bukti sah atas dugaan tindakan tertentu, atau dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pimpinan DPR mengumumkan usulan dalam rapat paripurna, lalu Badan Musyawarah menjadwalkan rapat dan memberi kesempatan kepada pengusul untuk menjelaskan usulannya.
Selama belum disetujui rapat paripurna, pengusul dapat mengubah atau menarik usulnya.
Jika jumlah penanda tangan menjadi kurang dari 25 sebelum pembicaraan tingkat I, pengusul harus menambah penanda tangan.
Usul gugur apabila kekurangan itu tidak dipenuhi hingga dua kali masa persidangan.
Tahapan dari Panitia Khusus hingga Mahkamah Konstitusi
Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPR jika disetujui rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota.
Keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit dua pertiga anggota DPR yang hadir.
Setelah itu, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi.
Panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk.
Jika paripurna menerima laporan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat jabatan, keputusan DPR disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
Keputusan DPR atas usul tersebut juga disampaikan kepada Presiden.
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai jalur ini paling relevan untuk menyikapi polemik tersebut.
“Saya menganggap tidak relevan adanya hak angket, hak interpelasi, atau bentuk pansus,” ujar Doli di Gedung DPR pada Selasa (3/11/2026).
Puan menyebut pimpinan DPR telah menerima sejumlah aspirasi mengenai usulan pemakzulan Gibran selama masa reses.
Pimpinan akan lebih dulu mendengarkan masukan fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
