indonetra.com – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada 12 November 2026 untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Rapat tersebut akan membahas pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pengawasan parlemen diperlukan agar proses penyidikan berjalan transparan dan mampu mengungkap seluruh fakta perkara.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11/2026), Habiburokhman menyebut rapat kerja itu akan difokuskan untuk membongkar dalang dan motif dugaan penyadapan ilegal.
Menurutnya, pembahasan baru dapat dilaksanakan Kamis karena masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Rapat akan dipimpin langsung Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
Empat Perwira Polri Terseret Kasus Penyadapan Ilegal
Perkara ini berkembang setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026 terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiga tersangka tersebut berinisial LSP, AS, dan EH, sedangkan seorang tersangka tambahan berinisial SU ditetapkan dalam perkembangan penyidikan pada 5 November 2026.
Dengan perkembangan tersebut, jumlah tersangka menjadi empat orang yang berasal dari lingkungan perwira tinggi kepolisian.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa proses verifikasi dan tanpa dilandasi kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Kasus ini turut menjadi perhatian karena sasaran dugaan penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, aktivis, kalangan media, hingga pengusaha.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
DPR Minta Dalang Diungkap dan Regulasi Penyadapan Diperkuat
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 8 November 2026 membentuk tim khusus untuk mempercepat pengusutan perkara dengan menunjuk Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin sebagai pemimpin tim.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tim tersebut mampu mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Ia juga mendorong Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) memberikan perhatian serius terhadap pengungkapan perkara tersebut.
Sebelumnya, Kapolri menegaskan penanganan kasus ini merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal kepolisian.
Persoalan tersebut juga kembali memunculkan pembahasan mengenai pentingnya regulasi penyadapan yang memberikan batasan kewenangan aparat sekaligus melindungi hak privasi masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya meminta Komisi III memantau perkembangan penyidikan secara berkala dan membuka kemungkinan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.
Habiburokhman menegaskan Komisi III akan mengawal perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan setiap pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Rapat kerja pada 12 November mendatang menjadi kesempatan bagi DPR untuk meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai konstruksi perkara, perkembangan penyidikan, serta mekanisme pengawasan penggunaan teknologi penyadapan di lingkungan aparat penegak hukum.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
