indonetra.com – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada Kamis, 5 November 2026.
Penetapan tersebut mengungkap dugaan keterlibatan pejabat tinggi Polri dalam pengelolaan operasi penyadapan yang disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, hingga kalangan media.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan bahwa peningkatan status hukum Slamet dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur dugaan perbuatan melawan hukum.
Dengan masuknya Slamet dalam daftar tersangka, jumlah pihak yang diproses dalam perkara ini menjadi empat orang, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Slamet Uliandi Diduga Berwenang Memberikan Izin Penyadapan
Dalam konferensi pers di Jakarta, Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.
Menurut penyidik, posisi tersebut membuat Slamet memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap aktivitas operasional yang dilakukan dua tersangka lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
“Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU,” kata Suhermanto.
Polisi juga mengungkap dugaan keterlibatan Slamet dalam penghapusan dokumen digital hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem pemantauan tersebut.
Peristiwa itu disebut terjadi pada awal Oktober 2026 ketika Ahrie Sonta meminta persetujuan kepada Slamet untuk menghapus berkas hasil penyadapan.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ujar Suhermanto.
Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan dugaan peran masing-masing tersangka dalam operasi yang sedang diselidiki.
Empat Jenderal Jadi Tersangka, Tiga Ditahan di Mako Brimob
Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Polisi menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan sasaran yang tidak terbatas pada Presiden Prabowo.
Sejumlah pihak lain yang disebut menjadi sasaran meliputi pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, media, serta tokoh masyarakat.
Meski telah berstatus tersangka, Slamet belum menjalani penahanan karena mengalami gangguan kesehatan setelah terkena stroke.
“Sampai saat ini jumlah tersangka sebanyak 4 orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob, dan SU belum bisa ditahan karena sakit pascastroke,” kata Suhermanto.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya telah ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli untuk mendalami dugaan tindak pidana serta keterlibatan masing-masing pihak.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE sebagaimana disebutkan penyidik.
Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut masing-masing mencapai 10 tahun, enam tahun, dan delapan tahun penjara.
Di tengah perkembangan penyidikan, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami berbagai informasi terkait perkara tersebut.
Polri menyatakan proses pendalaman masih berlangsung dan akan dilakukan melalui tahapan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
