indonetra.com – Sengketa status tanah di Kenali Asam Bawah, Kota Jambi, membuat sebagian pemilik rumah mempertanyakan kewajiban kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih berjalan ketika kepastian hak atas hunian mereka belum jelas.
Persoalan ini berkaitan dengan klaim kawasan zona merah Pertamina yang disebut berdampak pada sejumlah perumahan, sehingga warga meminta penjelasan mengenai status tanah dan sertifikat yang mereka miliki.
10 Warga Dilaporkan Berhenti Membayar Cicilan KPR
Saiful, Ketua RT 08 Kelurahan Kenali Asam Bawah, mengaku telah menghentikan pembayaran cicilan rumahnya selama lima bulan karena bangunan yang ditempatinya disebut masuk kawasan zona merah Pertamina.
Menurut pemberitaan setempat pada 10 Oktober 2026, persoalan tersebut mencakup tiga kompleks perumahan, yakni Rifaza 5, Kedaton Teras, dan Teras Mutiara.
Ketiga kompleks itu disebut memiliki total 186 unit rumah yang terdampak persoalan status lahan, sementara sedikitnya 10 warga dilaporkan telah menghentikan pembayaran KPR.
Warga merasa berada dalam posisi sulit karena mereka telah membeli rumah melalui transaksi yang dianggap sah, tetapi kini menghadapi ketidakpastian mengenai status tanah tempat hunian tersebut berdiri.
Saiful juga menyarankan warga terdampak menyimpan dana yang biasanya digunakan untuk membayar angsuran sambil menunggu kejelasan, tetapi saran tersebut merupakan pendapat pribadi dan bukan keputusan resmi perbankan.
Mengapa Status Tanah Menjadi Persoalan Utama?
Persoalan ini berkaitan dengan dugaan tumpang tindih antara aset Barang Milik Negara (BMN) eks Pertamina dan sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang masyarakat.
Bagi pemilik rumah, kepastian status tanah penting karena dokumen kepemilikan menjadi bagian dari dasar hukum untuk menguasai, menggunakan, dan melakukan tindakan hukum atas properti sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, penetapan suatu kawasan sebagai zona merah tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh status hukum setiap bidang tanah, sehingga dokumen dan riwayat kepemilikan masing-masing bidang perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Pertamina EP Jambi menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan mendukung penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, sementara proses verifikasi data lahan menjadi bagian penting untuk memperjelas persoalan tersebut.
Apakah Debitur Boleh Menghentikan Cicilan KPR?
Penghentian pembayaran secara sepihak berisiko menimbulkan persoalan baru karena kewajiban debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit dan ketentuan yang berlaku selama belum ada kesepakatan atau keputusan yang mengubahnya.
Karena itu, warga yang menghadapi sengketa serupa sebaiknya meminta penjelasan tertulis kepada bank mengenai status angsuran, kemungkinan penanganan khusus, serta konsekuensi apabila pembayaran tertunda.
Debitur juga perlu menyimpan perjanjian KPR, bukti pembayaran, sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses pembelian rumah untuk mendukung pemeriksaan perkara.
Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi pertanahan, warga dapat meminta klarifikasi kepada kantor pertanahan setempat dan berkonsultasi dengan bantuan hukum untuk memahami pilihan penyelesaian yang tersedia.
Kepastian Hukum Dibutuhkan Warga dan Perbankan
Penyelesaian sengketa ini membutuhkan penjelasan mengenai dasar klaim lahan, hasil pemeriksaan dokumen kepemilikan, serta dampaknya terhadap hak warga yang telah membeli rumah.
Koordinasi antara Pertamina, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan perbankan juga penting agar persoalan pertanahan dan kewajiban kredit dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi warga, kejelasan tersebut bukan hanya menyangkut kelanjutan cicilan bulanan, melainkan juga kepastian atas aset yang menjadi tempat tinggal sekaligus hasil investasi jangka panjang keluarga mereka.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
