indonetra.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta kepolisian mengedepankan keadilan dan transparansi dalam memeriksa ratusan orang yang diamankan setelah demonstrasi berujung kericuhan di Yogyakarta.
Dia menekankan bahwa proses pemeriksaan harus berjalan secara profesional dan objektif, tanpa mengabaikan hak-hak orang yang berstatus saksi maupun terduga pelaku.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul kericuhan yang terjadi setelah aksi unjuk rasa pada Selasa, 10 November 2026, di sejumlah kawasan Kota Yogyakarta.
Dudung mengingatkan aparat agar tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah ketika menangani orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
“Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Dudung dalam keterangan resminya.
Dudung Ungkap Kronologi Demo Yogyakarta yang Berujung Ricuh
Menurut Dudung, demonstrasi di Yogyakarta pada awalnya berlangsung tertib dan damai sebelum situasi berubah ketika memasuki malam hari.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bahkan telah menerima langsung perwakilan massa yang menyampaikan aspirasi.
Namun, berdasarkan laporan instansi terkait, kericuhan kemudian terjadi di beberapa titik, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dudung menyebut dirinya menerima laporan mengenai pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum dalam rangkaian kejadian tersebut.
Situasi itu membuat aparat keamanan melakukan pengendalian massa sekaligus berupaya melindungi fasilitas umum dan properti milik masyarakat.
Sejumlah orang juga diamankan karena diduga menjadi provokator dalam kericuhan tersebut.
“Aparat telah melakukan langkah pengendalian hingga situasi dapat dikendalikan pada Rabu dini hari,” ujarnya.
Dalam perkembangan penanganan kasus, kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa 157 orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait dugaan keterlibatan dalam kericuhan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Yani Permana menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing orang yang diamankan.
Sebanyak 21 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur yang penanganannya dilakukan melalui mekanisme khusus bersama sejumlah pihak terkait.
Polisi Diminta Menjamin Hak Massa yang Diperiksa
Penekanan Dudung terhadap transparansi pemeriksaan menjadi perhatian penting dalam penanganan perkara yang melibatkan banyak orang dengan latar belakang berbeda.
Dia meminta setiap orang yang diperiksa memperoleh hak sesuai kedudukannya dalam proses hukum, baik sebagai saksi maupun terduga pelaku.
Prinsip tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengendalian keamanan, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat.
Dudung juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dilindungi negara.
Namun, penyampaian aspirasi tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi.
“Negara berkewajiban melindungi demonstran yang menyampaikan aspirasi sekaligus melindungi warga lain dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan,” tutup Dudung.
Dia berharap kejadian di Yogyakarta tidak terulang dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi secara tertib tanpa disertai tindakan kekerasan.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
