indonetra.com – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat ekonomi dan pimpinan otoritas keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026, untuk membahas kondisi ekonomi nasional.
Pertemuan tersebut melibatkan sektor fiskal, moneter, investasi, dan pengawasan jasa keuangan, dengan sejumlah isu penting mulai dari stabilitas rupiah hingga pembenahan pasar modal.
Berbeda dari informasi awal ketika agenda rapat belum dijelaskan, keterangan pemerintah setelah pertemuan mengungkap beberapa fokus pembahasan, termasuk pengendalian inflasi pangan dan upaya meningkatkan ekspor.
Siapa Saja yang Dipanggil Prabowo ke Istana?
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.
Hadir pula Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Direktur Utama PLN Suroso Isnandar juga terlihat di kompleks Istana.
Keterlibatan pejabat dari berbagai bidang menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut kebijakan pemerintah, tetapi juga koordinasi dengan lembaga yang menjaga stabilitas moneter dan mengawasi industri keuangan.
Stabilitas Rupiah, Pasar Modal, dan Belanja Pemerintah Jadi Perhatian
Dalam keterangan setelah pertemuan, pemerintah menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi nasional relatif stabil di tengah dinamika ekonomi global, sementara peningkatan ekspor menjadi salah satu agenda yang dibahas.
Bank Indonesia menegaskan akan terus menjaga stabilitas rupiah melalui sejumlah instrumen, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan langkah untuk mendukung pengelolaan risiko nilai tukar.
Pengendalian inflasi pangan juga menjadi perhatian karena perubahan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi rumah tangga.
Di sektor pasar modal, OJK menyatakan akan melanjutkan reformasi dengan memperkuat transparansi, likuiditas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran agar kepercayaan investor terjaga.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi juga menyoroti jumlah investor ritel domestik yang telah mencapai sekitar 32,7 juta identitas investor atau Single Investor Identification (SID).
Pemerintah turut membahas percepatan belanja negara pada triwulan IV, dengan alokasi belanja APBN sekitar Rp1.300 triliun yang disiapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, hasil koordinasi ini penting dicermati melalui tindak lanjut kebijakan, terutama perkembangan nilai tukar rupiah, harga pangan, transparansi pasar modal, dan realisasi belanja pemerintah.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
