indonetra.com – Sidang etik Ahrie Sonta Nasution menjadi sorotan setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi tersebut pada 10 November 2026.
Putusan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian dan disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara yang melibatkan penggunaan perangkat teknologi milik institusi kepolisian di luar prosedur yang semestinya.
Kendati demikian, proses etik terhadap Ahrie masih berlanjut karena yang bersangkutan menyatakan keberatan dan menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Alasan Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Sidang KKEP berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), dengan durasi pemeriksaan sekitar 11 jam.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa majelis menemukan pelanggaran ketika Ahrie menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dalam posisi tersebut, Ahrie memiliki akses terhadap perangkat teknologi kepolisian yang digunakan untuk kegiatan pemantauan dan penyadapan.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan majelis etik, penggunaan kewenangan tersebut dinilai tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Majelis kemudian menjatuhkan dua bentuk sanksi, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang dipimpin Komjen Rudi Darmoko dengan menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim.
Banding dan Perkembangan Kasus Penyadapan Prabowo
Setelah putusan dibacakan, Ahrie Sonta menyatakan tidak menerima hasil pemeriksaan tersebut dan mengajukan banding sesuai haknya sebagai anggota yang menjalani sidang etik.
Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Polri telah menerima pernyataan banding tersebut dan akan membentuk komisi banding untuk memeriksa keberatan yang diajukan.
Artinya, keputusan PTDH yang diumumkan pada 10 November masih merupakan hasil pemeriksaan etik tingkat pertama, sementara tahapan banding belum menghasilkan keputusan baru hingga 11 November 2026.
Perkara etik ini berawal dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan Bareskrim pada 3 November 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, sejumlah perwira tinggi kepolisian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penyadapan yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026, termasuk kemungkinan adanya sasaran lain dari kegiatan tersebut.
Kasus ini memiliki dua jalur penanganan yang berbeda, yakni pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh institusi Polri dan proses pidana melalui penyidikan Bareskrim.
Sanksi PTDH tidak serta-merta menggantikan proses peradilan pidana, sehingga pembuktian unsur tindak pidana tetap harus melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Perhatian berikutnya tertuju pada hasil banding Ahrie Sonta serta perkembangan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyadapan tersebut.
(YS/idn)
yuk, kenalan lebih dekat dengan penulis.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), fokus pada penulisan artikel berbasis riset. Berpengalaman sebagai jurnalis freelance di berbagai media online, mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan penyajian informasi yang mudah dipahami.
